Masih Nol Persen Penyaluran APB Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

PainanGaris Pantai News – Agar pandemi Covid-19 yang belum mereda sebagaimana saat ini tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar lagi bagi masyarakat, maka kepada semua pemerintahan nagari (Pemnag) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diminta supaya segera mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari.

Ketegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Zulkifli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagari, Loli Nofita, Jumat (4/3) di Painan.

Dikatakannya bahwa pihaknya menargetkan penyaluran dana desa (DD) untuk nagari bisa tercapai sebesar 40 persen pada Maret 2022, dari total DD tahun 2022 ini sebesar Rp 161.021.565.000.

Dijelaskan juga bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kondisi perekonomian yang melesu akibat pandemi Covid-19, pemerintahan nagari dapat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui DD tersebut.

“Bentuk kegiatannya adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen, program ketahanan pangan sebesar 20 persen, dan penanggulangan Covid-19 sebesar 8 persen pula. Sedangkan sisanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kesepakatan menurut ketentuan, termasuk juga kegiatan penanganan gizi buruk, serta pembangunan fisik lainnya bila memang diperlukan. Dari itu kepada pemerintah nagari diminta untuk segera mengajukan APB Nagarinya, agar target penyaluran sebesar 40 persen di bulan Maret ini bisa tercapai. Ini saya tegaskan karena hingga saat ini kucurannya masih nol persen,” katanya.

Ditambahkan lagi bahwa pengajuan APB Nagari itu dilakukan kepada KPPN melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

“APB Nagari yang sudah diajukan itu selanjutnya di posting, sehingga bisa kita kunci berapa kebutuhan yang diajukan. Bila sudah memenuhi persyaratan, maka anggaran itu langsung ditransfer ke rekening nagari oleh KPPN,” ucapnya.

Sebagai fasilitator, pihaknya akan terus berupaya melakukan dorongan serta juga mendesak agar pemerintahan nagari tidak lalai.

“Ini kita lakukan agar geliat ekonomi masyarakat melalui dana desa ini bisa terjadi. Termasuk juga di daerah ini,” terangnya.

Disampaikan juga bahwa selain DD, anggaran untuk menunjang pelaksanaan kelancaran roda pemerintah nagari juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

“Tahun 2022 ini alokasinya sebesar Rp 79.703.391.600 pula, yang peruntukkannya adalah pada 182 nagari. Dari jumlah itu, sehingga totalnya mencapai Rp 240,7 miliar,” tutupnya.GPB