Soal Gedung RSUD Painan Senyap, DPW BPKP Desak Kejati Sumbar Segera Tetapkan Tersangka

PainanGaris Pantai News 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Sumatera Barat mempertanyakan kelanjutan proses hukum pembangunan gedung RSUD Painan.

Ketua DPW BPKP Sumatera Barat, Rahmad Syah mengatakan, proses pembangunan RSUD Painan di Kabun Taranak yang telah menelan uang negara miliaran rupiah itu harus segera ada kejelasan.

Menurutnya, jika tidak ada kejelasan tentu akan menjadi bumerang bagi daerah dan begitu juga terkait ada dugaan hukumnya. Tentunya harus bisa diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Apalagi penanganan kasus sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. “Terkait kondisi ini, DPW BPKP Sumbar mempertanyakan status bangunan RSUD Painan di Kabun Taranak Itu. Jika diproses hukum sudah segera ada tersangkanya. Begitu sebaliknya,” ungkap Rahmad Syah pada awak media.

Seperti diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M Zein Painan tersebut menelan anggaran Rp 99 Miliar, yang dibiayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dimulai pada tahun 2015.

Pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan didasari Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah tahun 2014 ke PIP.

Dari jumlah itu, Rp 96 Miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 Miliar guna melengkapi peralatan kesehatan RSUD. Namun pada tahun 2016 pada pemerintahan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menghentikan kegiatannya. Dengan alasan, tidak dikantonginya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL).

Ketika itu, progres kegiatan sudah mencapai bobot 80 persen, dimana dikerjakan PT Sarana Multi Investasi (SMI) dengan tenor 5 tahun.

Menyikapi kondisi, kata Rahmad Syah
sebagai bentuk keseriusannya Kejati Sumbar sudah mengerahkan Tim Satgas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Kabupaten Pessel dan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen, seperti diberitakan beberapa media sebelumnya.

Namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan sudah berlangsung pergantian tahun. Tapi, titik terang soal tersangka belum juga terungkap.

“Dengan itu kita mendesak baik Pemkab maupun Kejaksaan segera mengungkap soal bangunan RSUD yang terbengkalai ini,” ujarnya.GP1