Bupati PesSel : Tak Ada Tagihan Uang Komite Sekolah Mulai Hari Ini di Pesisir Selatan

Painan,Garis Pantai News 

Era baru pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar dimulai. Terhitung tahun ajaran baru 2021, pemerintah daerah menggratiskan biaya pendidikan. Segala pungutan, resmi dihapuskan.

Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan, pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan membaca Bismillah, pendidikan gratis di Pesisir Selatan resmi kita mulai,” ungkap bupati pada didampingi Wakil Bupati Rudi Hariyansyah usai jadi pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Painan, Minggu 2 Mei 2021.

Upacara peringatan Hari Pendidikan dengan tema Kemerdekaan Pendidikan itu turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan para undangan yang hadir.

Sesuai tujuan kemerdekaan, lanjut bupati, pendidikan gratis adalah manifestasi dari misi ke-5 dalam visi-misi bupati-wakil bupati periode 2021-2024 yang bakal tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026.

Pembebasan biaya pendidikan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM generasi penerus bangsa. “Kami tidak ingin lagi mendengar adanya anak-anak kita yang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya,” ujar bupati.

Tagline pendidikan gratis di Negeri Sejuta Pesona adalah Pendidikan ‘Tacelak.’ Artinya, Tangguh, Cerdas dan Berakhlak. Dalam Kamus Minang-Indonesia, Tacelak berarti terlihat jelas atau memiliki daya tarik.

Adapun makna Tangguh, lanjut bupati, bermakna sukar dikalahkan, andal dan berdaya saing. Tak hanya regional, tapi juga nasional dan internasional. Cerdas, dalam artian sempurna perkembangan akal budinya untuk berfikir.

Tajam pemikirannya untuk berfikir dan memilik nilai-nilai kreatifitas yang tinggi. Sedangkan Berakhlak bermakna memiliki budi pekerti yang luhur, dengan dasar keimanan. “Ini harus jadi cita-cita dan semangat kita bersama,” terang bupati.

Masyarakat Pesisir Selatan tidak lagi sekedar menjadi subjek pembangunan. Akan tetapi, sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan fisik adalah penting, namun membangun kualitas SDM lebih penting.

Tanpa SDM berkualitas, mustahil bagi daerah bisa melepaskan dari persoalan klasiknya yang hingga kini terus mendera, yakni kemiskinan dan tingginya angka pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan berada pada posisi 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Karena itu, tegas bupati pendidikan harus dikelola secara benar. Jelas dan dengan proses yang menarik guna meningkatkan kompetensi SDM putera-puteri bangsa, khususnya di Pesisir Selatan.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Suhendri menyampaikan, Untuk tahap awal, pembebasan biaya dimulai dari jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat, dengan total subsidi sebesar Rp5,4 miliar. Pembiayaan dialokasikan dari APBD.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sederajat masih menunggu pembicaraan dengan Pemprov Sumbar, mengingat kewenangannya ada di provinsi. “Kami sudah bicarakan, tinggal pola subsidinya seperti apa,” ujar Suhendri.GP1