Pekerjaan Landmark di Taman Spora Diduga Melanggar Aturan

Painan,Garis Pantai News – Pembangunan Landmark di Taman Spora, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menjadi sorotan warga.

Disebabkan pekerjaan proyek yang sudah berjalan ini tidak ada papan nama proyek atau plang informasi proyek.

Nico (36) warga Salido, mengatakan, proyek yang bersumber dari APBD Pemkab Pessel itu dinilai proyek tidak jelas, sebab sama sekali tidak terpasang papan nama informasi proyeknya saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.

“Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran,” ujarnya pada wartawan di Painan (26/4).

Dirinya pun sangat menyayangkan tidak adanya monitoring dan peneguran dari PPTK dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perihal pemasangan papan informasi proyek.

“Seyogyanya, mulai pekerjaan sudah terpasang papan nama proyek, ini tak ada. Ada apa ini? Masyarakat bingung ini proyek apa? Berapa anggarannya? Kapan lama pengerjaannya?” lanjutnya.

Ia menjelaskan, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai menggunakan anggaran negara wajib memasang papan nama proyek, yang memuat jenis kegiatan, lokasi, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, jangka waktu atau lama pekerjaan dan pelaksana proyek.

Menurutnya, pihak perusahaan dan dinas terkait sudah melanggar aturan.

“Ya kalau begini pihak perusahaan dan dinas terkait melanggar aturan, mestinya penegak hukum melakukan penyelidikan ketimpangan ini,” tambahnya.

“Pemasangan papan nama proyek merupakan hal yang transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ujarnya lagi.

Menurutnya, hal ini bisa memberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk berupaya bermain-main dalam pelaksanaan pembangunan, karena tidak adanya keterbukaan informasi, termasuk pihak kontraktor juga menyalahi aturan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Seharusnya PPTK dan pengawas memberikan teguran kepada kontraktor lantaran proyek tidak memasang plang atau papan informasi paket pekerjaan. Kalau pembangunan tidak diketahui publik asumsi masyarakat pekerjaan yang dikerjakan kontraktor tersebut asal jadi,” ungkapnya.

Seperti diketahui pemasangan plang papan proyek, diharuskan karena merupakan kewajiban, sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ia menilai, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga proyek bermasalah.

“Tidak adanya plang nama proyek berarti¬†masyarakat akan sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut, sementara masyarakat harus mengetahui pembangunan yang di selenggarakan pemerintah, agar masyarakat mengetahui penggunaan uang negara kemana arahnya,” jelasnya lebih lanjut.

“Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut, jika perlu diganti kontraktornya,” tutupnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Plt. Kepala Dinas PUPR Pessel Syahriwan, yang bersangkutan tidak mau menjawab pertanyaan terkait proyek yang diduga tidak sesuai prosedur tersebut. GP2