Jangan Rusak Kedamaian Pesisir Selatan demi Kepentingan Kelompok

Pesisir Selatan, Garis Pantai News — Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatanmeminta kepada semua pihak dari kubu pasangan calon (paslon) hindari riak-riak yang dapat mengganggu kedamaian dan atau keutuhan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dodi Rahmatul Ikhlas Dt Majo Basa mengatakan, pemenang Pilkada Tahun 2020 adalah Paslon Nomor Urut 2, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah, yang berhasil meriah suara 128.922 dengan persentasenya 57,2 persen dari total suara sah. Artinya biarkan mereka bekerja menjalankan roda pemerintahan.

Bupati Rusma Yul Anwar yang telah dilantik oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Kata Dodi, meskipun Rusma Yul Anwar, tersandung kasus lingkungan yang kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kasus beliau biarlah penegak hukum yang bekerja, tak perlu pula kita yang sibuk mengurus kerja penegak hukum, mari kita berdamai, hindari yang sifatnya merusak keutuhan daerah. Dukunglah kerja pemerintah, jika roda pemerintah tidak berjalan, mari kita kritik bersama dan jangan pula menghujat,” pintanya.

“Umpamanya membuat arak-arakan, atau demonstrasi, untuk mengeksekusi kasus beliau (Rusma Yul Anwar) pergerakan itu tentu bisa membuat rusak kedamaian Pessel, saya sangat tidak setuju kabarnya ada demo di Padang yang dilakukan oleh sekelompok orang,” ujarnya.

Dodi Rahmatul, meminta kepada masyarakat Pesisir Selatan untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. ”Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biarkan penegak hukum bekerja secara profesional,” pintanya lagi.

Selaras dikatakan, Marwan Anas, dirinya meminta semua pihak menghargai hasil Pilkada Tahun 2020. Biarkan Bupati-Wakil Bupati terpilih melaksanakan tugasnya dengan baik.

Aksi demo yang digelar sejumlah orang di Kantor Gubernur Sumatera Barat itu tak lebih dari sekedar buntut kekecewaan terhadap hasil Pilkada. Ia menilai ada pihak-pihak berkepentingan yang telah menunggangi pelaku aksi.

“Sudahlah, akhiri semua ketidakpuasan itu. Jangan bikin onar,” ungkap pria yang juga sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Pesisir Selatan itu pada media di Painan, Senin (15/3).

Ia menegaskan, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini sudah memberikan mandatnya. Mereka sudah menentukan pilihannya dan bahkan sudah mendapat legitimasi dari pemerintah pusat.

Karena itu, semua pihak harus menghargainya. Jangan sampai hasil demokrasi terciderai dengan adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang tidak puas dengan hasil pilihan rakyat. Biarkan Bupati-Wakil Bupati bekerja sesuai janji-janji politiknya.

”Jadi, roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pembangunan dan janji-janji politik Bupati-Wakil Bupati dalam berjalan lancar,” ujarnya.

Saat ini, ungkap Marwan, masyarakat sudah jenuh dengan hiruk-pikuk Pilkada. Mereka menginginkan pemerintah daerah terpilih segera bekerja melayani kepentingan publik.

Jika memang ada persoalan hukum yang dihadapi Bupati terpilih, biarkan berjalan sesuai koridornya. “Jangan sampai ada intervensi di sana yang ujung-ujungnya merusak kedamaian dan keutuhan daerah. Parahnya lagi, merusak cita-cita pembangunan,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Joni Wal Ardin mengajak, seluruh kompenen pemuda turut mendukung jalannya roda pemerintahan yang baru.

Joni Wal Ardin menegaskan, saat ini sudah seharusnya para pemuda menjadi pendingin suasana politik di Pessel. Sebab, Pilkada sudah usai dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah dilantik secara sah.

“Jadi, kami mengajak kompenen pemuda untuk tidak terpancing dengan kepentingan kelompok atau pribadi. Karena Pilkada sudah usai,” ujarnya.

Sebab, secara sah masyarakat sebagai pemegang daulat tertinggi memberikan mandat pada Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah sebagai bupati-wakil bupati, dengan dukungan lebih dari 128 ribu suara di Pilkada 2020.

Nah, jika masih ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu ingin mengganggunya. Maka, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan publik dan penyedia pembangunan dan rusak kedaulatan masyarakat di Pessel.

“Ya, kalau ada soal hukumnya, ya serahkan saja pada penegak hukum. Jangan ada lagi intervensi apapun. Karena negara kita negara hukum,” terangnya

Lanjutnya, jangan ada lagi, masyarakat terkotak-kotak. Sebab, tensi Pilkada sudah seharusnya usai.

“Sebab, kalau tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan dan keutuhan daerah. Sebab, kedaulatan daerah adalah simbol kekuatan sebuah negara,” tutupnya.