Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni : Relawan Tagana Perlu Menjadi Perhatian

Jakarta, Garis Pantai News – Karena masih jauh dibawah kata layak tentang besaran tali asih untuk relawan Tagana menjadi perhatian khusus bagi Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni. Bahkan hal tersebut disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Sosial dan BNPB di gedung Nusantara II beberapa waktu lalu.

“Kalau melihat gerakan dan kesigapan para relawan TAGANA di lapangan sungguhlah luar biasa, namun tidak berbanding dengan Sallary mereka yang menyedihkan cuman Rp.250 ribu. Ini kita harap ditingkatkan,” ucap Lisda.

Menurut anggota Fraksi Nasdem, meskipun mereka disebut relawan, mereka sudah memiliki tugas pokok sebagai seorang petugas yang langsung turun ke lapangan saat terjadi bencana dalam situasi apapun. Hal ini perlu jadi perhatian, jika memang tidak bisa dianggarkan untuk tahun ini, maka di tahun mendatang, ini harusnya juga harus di prioritaskan bagi Kementrian Sosial.

“Saya akan terus memperjuangkan, jika tidak dapat terealisasi di tahun ini, maka tahun depan (2021) ini harusnya sudah menjadi prioritas bagi Kementrian Sosial dan Pemerintah, karena ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakat khususnya relawan Tagana,” tegas Lisda.

Sementara Menteri Sosial, Juliari Batubara menyatakan berdasarkan data kementrian Sosial RI setidaknya Tagana di seluruh Indonesia berjumlah 40.000 personil, dan sudah menghabiskan Rp. 100 Miliar dari anggaran kementrian. Terkait hal tersebut, jika ditingkatkan tentunya akan menambah serapan anggaran yang lebih besar di kementrian, dan berdampak kepada logistik dan anggaran yang lain.

“Untuk tagana sudah kita berikan tali asih Rp. 250 ribu, dengan jumlah relawan sebanyak 40.000 orang. Ini sudah menyerap Rp.100 Miliar dari sekita Rp. 270 Miliar anggaran di Kementrian. Jika ini ditambah, akan berdampak bagi kegiatan yang lain, karena dianggaran tersebut juga termasuk logistik,” jawab Juliari Batubara dalam RDP tersebut.

Dalam rapat tersebut Anggota Komisi  VIII juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya  percepatan bantuan dan pembangunan kembali fasilitas publik akibat dari bencana banjir di Solok Selatan dan abrasi pantai di Pesisir Selatan. Serta peningkatan mutu dan peralatan pendukung serta perlindungan bagi petugas Damkar yang bekerja di lapangan. GPN-ChO