DPRD Pessel Diminta Panggil Panitia Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan

GP News – Painan

Terkait besarnya anggaran yang dikenakan kepada peserta Workshop peningkatan mutu pendidikan (Adiresy Smart Teaching Indonesia), melalui kerjasama Apkasi sebagai mana digelar Senin (27/8) dan Selasa (28/8), jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir selatan, melalui panitia penyelenggara diminta transparan dalam penggunaan anggaran. Sebab dengan biaya yang dikenakan sebesar Rp 300 ribu per orang tersebut, maka anggaran yang terkumpul mencapai Rp 208 juta lebih.

Direktur LSM Swara Pesisir, Rizal Mala mengatakan Rabu (29/8) di Painan bahwa peningkatan mutu terhadap guru perlu dilakukan, agar kualitas pendidikan bisa semakin membaik. Termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

” Tapi dalam melaksanakanya jangan sampai memberatkan peserta dengan mengeluarkan biaya yang besar atau tidak wajar. Saya katakan demikian, sebab pelatihan yang dilakukan terhadap 694 guru Sekolah Dasar (SD) pada Senin (27/8) dan Selasa (28/8) yang terbagi dalam dua tahap itu, peserta dikenakan biaya sebesar Rp 300 ribu. Karena kegiatan dilakukan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dengan biaya pelaksanaan mencapai Rp 208 juta tersebut sangatlah tidak wajar,” katanya.

Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, sehingga kepada pihak panitia penyelenggaran diminta untuk transpraran dalam hal penggunaan dana.

” Namun jangan pula sampai melakukan mark up terhadap item-item kegiatan yang dilakukan. Sebab biaya yang dikeluargan oleh masing-masing utusan guru SD tersebut, berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ungkapnya.

Ditambahkanya bahwa terkait hal itu, dia juga berharap kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel guna memberikan kejelasan terhadap kegiatan yang dilakukan itu.

” Jika ada indikasi mencari keuntungan dari pihak panitia penyelenggara, diminta untuk bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Sebab anggaran yang digunakan untuk kegatan Workshop tersebut berasal dari dana BOS,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel melalui kepala bidang (Kabid) sekolah dasar, Dewitri ketika dihubungi Sergap tidak mau berkomentar, dan meminta hal itu agar ditanyakan kepada kepala Dinas.

Diberitakan sebelumnya, Dinas pendidikan kabupaten pesisir selatan Selasa 28 Agustus 2018, menggelar sebuah acara Peningkatan mutu guru sekolah dasar yang bekerjasama antara pemerintah dan sebuah lembaga Apkasi.

Acara yang terkasan ditutup-tutupi oleh pihak panitia tersebut, mengenakan biaya sebesar Rp 300 ribu kepada masing-masing peserta dengan sumber anggaran berasal dana BOS.

GPW