Marwan Anas Desak Bupati Panggil SatKer Jalan Nasional Wilayah II

GP News – Painan

Marwan Anas ketua fraksi PPP DPRD Pesisir Selatan (Pessel) menilai, alasan penutupan tambang galian C terkait ‘mangkraknya’ pekerjaan proyek jalan nasional tidak logis.

“Kalau orang tak tahu duduk masalah, seolah olah Bupati Pesisir Selatan itu bukan wakil pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi di daerahnya, tapi dinilai sebagai penghambat program pembangunan.

Ini tidak bisa dibiarkan harus panggil Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional Wilayah II, itu,” kata Marwan Ketua Fraksi PPP DPRD Pesisir Selatan angkat bicara sehubungan adanya statamen Satker Jalan Nasional,

Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional Wilayah II, menyatakan bahwa akibat Bupati menutup 5 perusahaan tambang di Kecamatan IV Jurai, pihak kontraktor kekurangan bahan meterial galian C untuk melanjutkan pengaspalan yang sedang dikerjakan.

Sementara, penutupan tambang galian C baru terjadi satu bulan terakhir. “Jadi, kami nilai alasannya sangat mengada-ada. Nggak ada logikanya,” sebut Marwan , Minggu (15/7).

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional Wilayah II, mengungkapkan, mangkraknya pekerjaan jalan nasional akibat dari aksi pemerintah daerah menutup tambang galian C di Salido Kecil, Kecamatan IV Jurai.

Apalagi, ketersediaan material untuk bahan baku proyek tidak hanya di arah Utara Pessel semata. Akan tetapi, tersebar dari Utara hingga Selatan.

Masih menurut Marwan, dia menduga jangan jangan penyataan  Kepala SatKer Jalan Nasional Wilayah II ,ada unsur politisnya, dengan maksud menghantam Pemkab/bupati Pessel, atau mungkin ada oknum lain yang bicara menyuruh oknum satker bicara begitu, dengan demikian seolah olah bupati penghambat program pembangunan nasional yang ada di kabupatennya.

“Jika benar ada, cobalah berfikir rasional, katakan lah yang benar itu benar, jangan bikin ricuh oknum Satker di Pessel ini. Itu namanya mengadu domba masarakat dengan pihak pemda/bupati Pessel,” kata Marwan

Sebagai anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PPP, kami akan desak Sdr Bupati untuk memanggil si Satker yang ngomong ngacau itu. Bila dibiarkan hal ini bisa menjatuhkan nama Pessel,” tegas Marwan.

Sebab, dampak negatif dari lambannya kegiatan kontraktor sangat dirasakan masyarakat, utamanya yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Lebib dari itu, memicu ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat Pessel. Sebab, ruas jalan yang dikerjakan adalah urat nadi perekonomian masyarakat Pessel.

“Tak hanya Pessel, tapi berdampak negatif pada perekonomian Sumatera Barat dan Bengkulu. Karena itu adalah poros utama jalur Lintas Barat Sumatera,” terangnya

Proyek pembangunan jalan nasional lintas barat yang didanai utang Pemerintah Indonesia pada Winrip Australia melalui Bank Dunia itu dimulai sejak awal 2016.

Untuk Pesisir Selatan, terdapat tiga ruas antara lain Painan-Kambang, Kambang-Inderapura dan Inderapura-Tapan.

Sesuai kontrak awal, proyek pelebaran dan peningkatan badan jalan itu bakal siap pada akhir 2017

GP01