Andre Rosiade : Gubernur dan Kapolda Sumbar Diminta Investigasi Bule ‘BAGAK’ di Ranah Minang
Padang, GP News – Dengan semakin viral dan hebohnya terkait video pengusiran terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dari fraksi Nasdem oleh bule yang disebut-sebut sebagai pengelola Aloita Resort di Pulau Makakang Kecamatan Sipora Utara, Mentawai beberapa waktu lalu. Terus semankin hangat di perbincangan ditengah masyarakat. Salah satunya Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merasa tersinggung dengan perlakuan bule asal Prancis kepada wakil rakyat di DPRD Sumbar. Mereka telah diusir di tanah mereka sendiri, oleh orang asing yang disebut-sebut telah menyewa kawasan Aloita Resort di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, Minggu (11/3) lalu.
Menurut Andre, apa yang telah dilakukan oleh bule terhadap Anggota DPRD tersebut sudah sangat keterlaluan dan sangat mencederai harga diri masyarakat Sumbar sebagai pemilik tanah. Namun sangat disayangkan belum adanya tindakan tegas dari pejabat berwenang di Sumbar terkait hal ini. Mulai dari Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar dan kantor Imigrasi serta Kanwil Kemenkum HAM Sumbar.
“ Untuk kami minta Gubernur Sumbar menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, kalau perlu segera turunkan tim khusus ke Kepulauan Mentawai. Pastikan kepada Bupati Mentawai sebenarnya apa yang terjadi, ucap Andre.
Andre juga menegaskan, apapun alasan, tidak ada hak warga negara asing (WNA) mengusir warga sumbar atau WNI ditanah mereka sendiri, kalau ada artinya bule ini sudah sangat keterlaluan dan harus ditanggapi serius, sebab kalau ini dibiarkan tentu akan menjadi preseden buruk bagi Sumbar bahkan Indonesia, bisa saja nantinya pulau pulau lainnya akan di kuasai.
Kapolda Sumbar juga harus bergerak dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh bule tersebut, apakah sudah melanggar aturan. Kalau memang sudah melanggar dan meresahkan, tentu harus ditindak, jangan sampai orang asing yang semena-mena di ranah minang ini, ulasnya.
Andre juga berpesan kepada Kepala Kantor Imigrasi Padang, agar memastikan siapa saja yang berbuat tidak elok terhadap anggota DPRD Sumbar itu, apakah memiliki izin tinggal atau tidak. Apakah dokumen keimigrasian mereka lengkap, atau malam masuk secera ilegal dari perairan Samudera Hindia.
“Kita tidak dapat memastikan, mereka yang ‘mambagak’ itu betul-betul sah dokumen tinggalnya. Karena, bisa saja mereka datang secara ilegal, dan itu menjadi tugas Imigrasi. Jangan sampai, orang yang tinggal di Sumbar itu ilegal, dan berani-beraninya berbuat semaunya,” sebut Andre Rosiade dikutip dari www.posmetropadang.co.id
Yang jelas, sebut Andre, Gubernur Sumbar harus kembali memastikan, bagaimana sistem sewa-menyewa pulau-pulau di Sumbar. Karena, ada indikasi, hal itu sudah marak terjadi, tapi tidak diketahui oleh pemerintah. Apalagi di Kepulauan Mentawai yang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Tentu akan sangat sulit untuk melacaknya. GP001